TendaBesar.id - Jakarta - Besarnya alokasi dana untuk program strategis nasional kembali memantik diskusi kritis mengenai skala prioritas anggaran negara, terutama saat dihadapkan dengan kebutuhan pendanaan penanggulangan bencana di Indonesia.
Data anggaran tahun 2026 menunjukkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerima pagu sebesar Rp491 miliar, sebuah angka yang dinilai jomplang dibandingkan dengan alokasi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program Makan Bergizi Gratis sendiri telah mengalami efisiensi anggaran dari pagu awal yang mencapai Rp335 triliun menjadi sekitar Rp229 triliun. Meskipun telah dilakukan efisiensi, nilai tersebut tetap jauh melampaui kapasitas pendanaan yang tersedia bagi lembaga yang bertugas menangani ancaman bencana di berbagai wilayah Indonesia.
Kondisi ini memicu pengamat kebijakan publik untuk menyoroti kembali pola distribusi anggaran yang dianggap belum mencerminkan urgensi kebencanaan yang bersifat mendadak dan tak terelakkan. Di sisi lain, lembaga seperti CELIOS turut membandingkan besarnya angka MBG dengan alokasi dana tanggap darurat bencana yang hanya berada di kisaran Rp6,3 triliun.
Dalam menanggapi ketimpangan alokasi dana penanggulangan bencana, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyatakan bahwa pemerintah harus lebih jeli dalam mengelola efisiensi anggaran antar kementerian. Sebagaimana dikutip dari www.jawapos.com:
“Jadi kalau mau ya efisiensi Kementerian atau lembaga. Kalau ini, kalau untuk keperluan ini gitu. Tapi kalau membandingkan dengan MBG kan lain, Ini nanti kita ini, ya kalau dihitung angkanya ya iya angkanya lebih besar dari ini BNPB cuma dapat Rp 400 miliar”
Trubus Rahadiansyah — www.jawapos.com
Urgensi Efisiensi Berkeadilan
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, memberikan pandangan mengenai perlunya pemerintah melakukan peninjauan ulang terhadap alokasi anggaran pada berbagai kementerian atau lembaga. Menurutnya, efisiensi yang dilakukan pada sektor prioritas tidak harus mematikan program tersebut, melainkan dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran agar kebutuhan yang lebih mendesak tetap tertangani.
Trubus menekankan bahwa dalam upaya penanganan bencana, pemerintah sebaiknya tidak hanya terpaku pada perbandingan angka semata, namun juga memastikan bahwa kesiapan instansi terkait dalam menghadapi potensi krisis di masa depan menjadi prioritas utama negara.
Lebih lanjut, ia mendorong agar pemerintah melakukan sinkronisasi anggaran dengan lebih bijak di seluruh sektor prioritas. Optimalisasi ini diharapkan mampu menutup celah kebutuhan yang selama ini dirasa kurang dalam menghadapi risiko kebencanaan yang kian meningkat.
Ia menambahkan saran terkait strategi optimalisasi keuangan negara agar program prioritas tetap berjalan tanpa mengesampingkan urgensi penanganan bencana. Sebagaimana dikutip dari www.jawapos.com:
“Mungkin yang perlu di ini dilakukan itu semua anggaran-anggaran yang berkaitan program prioritas itu diefisiensikan saja gitu. Tapi programnya tetap jalan”
Trubus Rahadiansyah — www.jawapos.com
Perdebatan mengenai alokasi anggaran ini mencerminkan dinamika publik dalam menuntut akuntabilitas pemerintah terhadap penggunaan uang pajak. Dengan besarnya tanggung jawab mitigasi bencana di negara yang rentan akan aktivitas tektonik dan hidrometeorologi, tantangan ke depan terletak pada keberanian pemerintah untuk menyelaraskan prioritas demi perlindungan warga negara secara komprehensif.
Sumber rujukan: jawapos.com, www.jawapos.com, kendaripos.fajar.co.id, tribunnews.com.