PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI resmi mengumumkan rencana implementasi, susunan pimpinan eksekutif, serta identitas merek perusahaan pada Senin (24/8/2026). Perusahaan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis ini mengemban tugas memperkuat transparansi, tata kelola, dan pemaksimalan nilai ekspor komoditas nasional.

Fokus awal pelaksanaan mandat DSI diarahkan pada tiga komoditas utama, yaitu batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Langkah ini dijalankan secara bertahap untuk menjaga kelancaran arus perdagangan luar negeri serta memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku industri di tanah air.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa pembentukan DSI bertujuan memperluas visibilitas dalam ekosistem komoditas strategis Indonesia. Melalui sistem pemantauan terintegrasi, pemerintah dapat membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai transaksi ekspor, dinamika pasar global, serta mekanisme untuk memaksimalkan nilainya bagi perekonomian nasional.

Dalam kurun waktu operasional yang baru berjalan sedikit lebih dari dua bulan, DSI mencatat pencapaian awal dengan membangun visibilitas analitis terhadap sekitar 6.500 deklarasi ekspor. Pemantauan tersebut mencakup nilai transaksi lebih dari 14 miliar dolar AS dan volume komoditas melebihi 90 juta ton, yang bergerak dari lebih dari 50 pelabuhan muat di 25 provinsi menuju ke lebih dari 100 negara tujuan ekspor.

Mengenai alasan mendasar di balik pembentukan tata kelola baru ekspor komoditas, Rosan Roeslani menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sistem.

“Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi sumber daya saja tidak cukup. Kita memerlukan tata kelola yang lebih kuat, visibilitas yang lebih baik, dan sistem yang lebih akuntabel untuk memastikan nilai yang dihasilkan dari komoditas-komoditas ini dicatat dan dioptimalkan dengan baik bagi kepentingan nasional,”

Rosan Roeslani — kumparan.com

Sistem pemantauan berbasis data tersebut dijalankan dengan mengintegrasikan data ekspor domestik dan referensi harga pasar global. Pendekatan ini menghubungkan berbagai informasi penting, mulai dari harga, volume, kualitas barang, klasifikasi Harmonized System (HS), identitas kapal pengangkut, hingga pasar tujuan akhir dengan memanfaatkan infrastruktur sistem pemerintah yang telah ada.

Berdasarkan hasil analisis awal yang dilakukan bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait, DSI mengidentifikasi adanya potensi optimalisasi nilai ekspor pada ketiga komoditas strategis tersebut hingga mencapai sekitar 5 miliar dolar AS per tahun. Temuan ini menunjukkan adanya ruang perbaikan tata kelola perdagangan luar negeri yang selama ini belum tergarap secara maksimal.

Terkait kelangsungan hubungan dagang dengan mitra internasional yang sudah berjalan, Rosan memberikan kepastian mengenai perlindungan kontrak.

“Jadi tidak usaha ragu bahwa kita bisa melakukan ekspornya secara langsung we honor the sanctity of the contract ,”

Rosan Roeslani — kumparan.com

Penguatan Tata Kelola dan Struktur Kepemimpinan

Pelaksanaan mandat DSI pada tahap awal difokuskan pada kegiatan evaluasi, pemantauan, dan pemastian keterbukaan transaksi tanpa mengubah hubungan komersial yang sedang berjalan antara pihak eksportir dan pembeli asing. Keterbukaan informasi ini menjadi elemen penting agar seluruh proses perdagangan di bagian hulu dapat berjalan dengan tertib dan benar.

Struktur kepemimpinan PT DSI diperkuat oleh jajaran dewan komisaris dan direksi berpengalaman. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama Cipung Noer dengan anggota Tony Wenas, Mari Elka Pangestu, dan Harold Tjiptadjaja. Sementara itu, jajaran Direksi dipimpin oleh Luke Mahony selaku Direktur Utama, Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan dan Treasury, Nur Hidayat Udin sebagai Direktur Manajemen Risiko, serta Ivan Ferdiansyah Baely sebagai Direktur Hukum & Kepatuhan.

Tahapan implementasi DSI direncanakan berkembang dari integrasi data transaksi menuju perluasan pemantauan pelacakan kapal, validasi negara tujuan, hingga rekonsiliasi devisa hasil ekspor (DHE). Pada tahap lanjut, DSI diproyeksikan berperan sebagai perantara tunggal untuk komoditas dalam cakupan mandatnya dengan tetap menjaga keberlanjutan ekspor nasional.

Sementara itu, Direktur Utama PT DSI Luke Mahony memaparkan fokus pengembangan kapabilitas operasional perusahaan dalam mendukung transparansi ekspor.

“Sejak mulai beroperasi, kami telah mengembangkan visibilitas terhadap ribuan transaksi ekspor serta fondasi analitis yang diperlukan untuk mendukung mandat DSI. Kami akan terus mengukuhkan kapabilitas pemantauan, verifikasi, dan operasional guna mendukung ekosistem ekspor yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, sekaligus menjaga kepastian berusaha dan keberlanjutan ekspor,”

Luke Mahony — kumparan.com

Operasionalisasi PT DSI menjadi langkah nyata pemerintah dalam membenahkan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis Indonesia. Dengan mengedepankan integrasi data, akuntabilitas, dan pemantauan yang terstruktur, penguatan tata kelola ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah finansial yang signifikan bagi negara sekaligus menciptakan iklim usaha yang transparan dan berkelanjutan.

Sumber rujukan: kumparan.com.