Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan dorongan agar penyelenggaraan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Otonomi Expo 2026 tidak berhenti sebagai ajang promosi potensi daerah semata. Ajang pameran tersebut diharapkan mampu mempertemukan produk, pasar, serta investor secara langsung guna menghasilkan kontrak dan realisasi investasi yang konkret bagi daerah.

Menurut Bima Arya, tolok ukur keberhasilan sebuah pameran otonomi daerah harus dilihat dari dampak ekonomi nyata yang dihasilkan. Penilaian tersebut tidak lagi cukup diukur hanya dari jumlah pengunjung yang hadir ataupun penandatanganan Memorandum of Understanding yang bersifat administratif belaka.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bima Arya saat membuka secara resmi rangkaian kegiatan AOE 2026 yang mengusung tema Trade, Tourism, Investment and Procurement. Acara pembukaan ini berlangsung di Nusantara Convention Hall, Indonesia Convention Exhibition BSD, Tangerang, Banten, pada hari Kamis, 27 Agustus 2026.

Dalam kesempatan itu, Bima Arya juga meneruskan pesan penting dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian kepada seluruh kepala daerah yang hadir. Para kepala daerah diminta untuk secara konsisten mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada di wilayah masing-masing demi mendongkrak kesejahteraan masyarakat.

Menjelaskan pergeseran orientasi pameran otonomi daerah agar berorientasi pada hasil nyata, Bima Arya menegaskan bahwa

“Expo ini kita harapkan bergeser. Tidak saja menjadi etalase dari daerah dan seremoni, tapi betul-betul ruang untuk menjadikan potensi itu riil. Ruang untuk mempertemukan investor. Dan menghasilkan investasi yang benar-benar terealisir”

Bima Arya — kumparan.com

Tujuh Arahan Strategis dan Hilirisasi Potensi Daerah

Pemerintah kabupaten dinilai memiliki kekuatan yang sangat besar sebagai sentra pangan sekaligus faktor produksi yang strategis. Selain itu, ketersediaan sumber daya tenaga kerja di daerah dapat dikembangkan secara optimal untuk menjadi motor penggerak kekuatan ekonomi daerah.

Meskipun fokus pada pengembangan ekonomi, para kepala daerah tetap diingatkan untuk memprioritaskan urusan pelayanan dasar. Hal ini mencakup ketahanan pangan dan energi, pelaksanaan transformasi ekonomi berbasis potensi lokal, serta upaya berkelanjutan dalam mengendalikan angka kemiskinan, stunting, dan pengangguran.

Lebih lanjut, Bima menegaskan bahwa setiap peluang investasi di daerah perlu disiapkan secara matang melalui proses hilirisasi yang terencana. Persiapan ini meliputi penyediaan produk yang kompetitif, pemenuhan standar dan sertifikasi pasar, hingga kesiapan dokumen proyek investasi yang layak ditawarkan.

Sebagai langkah operasional, Kementerian Dalam Negeri merumuskan tujuh arahan utama bagi para kepala daerah, mulai dari pengenalan kekuatan ekonomi hingga pengawalan hasil expo agar berlanjut menjadi kontrak bisnis. Seluruh rangkaian pembukaan acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi, para duta besar, gubernur, bupati, serta pemangku kepentingan terkait.

Sumber rujukan: kumparan.com.