Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menyoroti pentingnya pemahaman serta kejujuran masyarakat saat menjalani proses pencacahan data ekonomi. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah ketidaksesuaian atau mismatch dalam penentuan kelompok desil kesejahteraan keluarga di seluruh Indonesia.
Persoalan keakuratan data desil belakangan ini ramai menjadi perdebatan publik karena penetapan status di atas kertas sering kali dianggap tidak mencerminkan kondisi perekonomian nyata warga di lapangan. Evaluasi terhadap tata cara pendataan dan kesadaran responden menjadi perhatian penting pemerintah.
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, mengungkapkan tantangan nyata yang kerap dihadapi petugas pencacah di lapangan. Banyak warga yang enggan memberikan akses wawancara atau justru menyampaikan jawaban yang tidak sesuai fakta perekonomian keluarga.
Sikap memberikan jawaban palsu atau berlebihan saat diwawancarai petugas Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhirnya berdampak buruk bagi masyarakat itu sendiri. Ketidaksesuaian data dapat membuat keluarga miskin atau rentan justru terlempar dari daftar penerima program bantuan pemerintah yang seharusnya menjadi hak mereka.
Bonivasius menekankan bahwa ketetapan desil dibuat untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan dari yang terendah hingga tertinggi. Keberhasilan program perbaikan ekonomi sangat bergantung pada iktikad baik warga dalam memberikan data yang presisi.
Menjelaskan hambatan pencacah di lapangan akibat minimnya pemahaman masyarakat, Bonivasius Prasetya Ichtiarto menyampaikan:
“Tapi memang diperlukan pemahaman terkait dengan apa sih yang ingin diambil di lapangan dalam data itu, dan realitanya, ketika menjadi pencacah, itu memang enggak mudah mencari data di lapangan, belum lagi ditolak, belum lagi orangnya datang juga menjawab seenaknya saja, itu yang kadang-kadang masyarakat enggak paham apa yang disampaikan, sehingga menjadi bumerang bagi dirinya,”
Bonivasius Prasetya Ichtiarto — ANTARA News
Penguatan Kompetensi Pencacah dan Pengawasan Berjenjang
Selain meningkatkan kesadaran publik, perbaikan kompetensi petugas di lapangan juga menjadi agenda mendesak. Kemendukbangga mendorong agar para pencacah dibekali keterampilan wawancara yang lebih baik guna menggali dan mengecek kebenaran data lapangan.
Sistem pengawasan berjenjang perlu dioptimalkan kembali dengan melibatkan pengurus lingkungan setempat seperti ketua RT. Mekanisme pembanding ini penting untuk memverifikasi ulang apabila ditemukan kejanggalan antara jenis pekerjaan responden dan klaim jumlah pendapatan yang dicatat.
Melalui pelatihan wawancara mendalam serta validasi berjenjang di tingkat bawah, potensi kesalahan pencatatan data desil diharapkan dapat diminimalisasi sehingga seluruh kebijakan perlindungan sosial pemerintah tepat sasaran.
Mengenai dampak langsung kekeliruan data masyarakat terhadap efektivitas keputusan pemerintah, ia menegaskan:
“Kalau mereka menyampaikan yang salah, ya akhirnya kebijakan pemerintah juga salah, itu yang penting terkait data,”
Bonivasius Prasetya Ichtiarto — ANTARA News
Sinergi antara partisipasi jujur warga dan peningkatan kapasitas petugas pencacah menjadi kunci utama dalam pembenahan data kependudukan nasional. Dengan data desil yang akurat, penyaluran program bantuan sosial dan kebijakan pemulihan ekonomi dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Sumber rujukan: ANTARA News, sulteng.antaranews.com.