Pada Senin, 24 Agustus 2026, Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), menyampaikan pernyataan tegas mengenai komitmen pemberantasan korupsi di era Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah tetapi menegaskan bahwa klaim sebagai pemerintahan antikorupsi harus dibuktikan dengan tindakan konkret.

Budi Arie dikenal sebagai salah satu loyalis Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan sering menjadi suara dalam isu good governance. PernyataannyaDisampaikan di Jakarta dan segera mendapat perhatian karena mengaitkan komitmen pemerintah dengan perilaku elite pemerintahan.

Budi Arie menegaskan bahwa predikat pemerintahan antikorupsi tidak cukup dibangun hanya melalui pernyataan atau slogan politik. Menurutnya, pemerintah perlu menunjukkan bahwa langkah memberantas korupsi berlaku secara nyata dan tidak hanya terfokus pada kelompok tertentu. Ia mengajak pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan agenda antikorupsi di seluruh struktur pemerintahan, terutama di lingkungan yang berada dekat pusat kekuasaan.

Selain menuntut evaluasi, Budi Arie juga menyoroti pentingnya konsistensi antara apa yang disampaikan pemerintah dan apa yang terjadi di lapangan. Ia menilai bahwa ketika terdapat kesenjangan antara retorik dan realitas, kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi dapat terganggu. Oleh karena itu, ia meminta agar setiap dugaan atau praktik korupsi yang berada di sekitar elite segera ditangkap dan ditindak sesuai hukum.

Sebelum menyampaikan kutipan tersebut, Budi Arie menekankan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan nyata, bukan hanya melalui pernyataan politik.

“Enggak bisa ngomong pemerintahan antikorupsi kalau membiarkan praktik-praktik korupsi di sekitar elite-elite pemerintahan”

Budi Arie Setiadi — wartaekonomi.co.id

Dalam rangka memperkuat argumennya, Budi Arie mengutip kalimatnya sendiri yang telah menjadi sorotan dalam warta tersebut. Kutipan ini menggambarkan pendapatnya bahwa tidak boleh ada ruang bagi praktik korupsi, terutama jika terjadi di kalangan elite pemerintahan karena hal itu menciptakan kesimpulan bahwa kedekatan dengan kekuasaan dapat membuat pelanggaran luput dari pengawasan.

Ia menambahkan bahwa pemerintah harus mampu menjaga fokus pada program-program yang telah dirancang untuk menjawab persoalan masyarakat, tanpa teralihkan oleh praktik yang mengintegritasnya. Bagi Budi Arie, bersihnya ruang kerja dari korupsi akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan memperkuat legitimasi pemerintahan di mata publik.

Pernyataan Budi Arie menambah diskusi publik mengenai sebenarnya sejauh mana komitmen pemerintah dalam melawan korupsi telah diterjemahkan ke dalam kebijakan dan penegakan hukum di tingkat elite. Masyarakat menantikan bukti tindakan yang transparan dan konsisten agar klaim sebagai pemerintahan antikorupsi dapat dipercaya secara utuh.

Sumber rujukan: wartaekonomi.co.id.