Sebuah video yang memperlihatkan dua pegawai negeri sipil (PNS) berpakaian dinas melakukan tindakan asusila di ruang kerja menyebar luas di media sosial pada akhir pekan lalu. Rekaman tersebut menimbulkan kehebohan publik dan menuntut klarifikasi resmi dari pemerintah provinsi.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Senin (24/8/2026) mengidentifikasi pejabat yang terlibat sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Sumbar. Setelah dipanggil untuk klarifikasi, pejabat tersebut mengundurkan diri dari jabatannya.
Sekretaris Daerah Sumatera Barat, Arry Yuswandi, bersama Asisten II Sekretariat Daerah melakukan pertemuan darurat dengan pejabat yang bersangkutan. Dalam pertemuan itu, Arry menegaskan bahwa proses klarifikasi telah selesai dan langkah selanjutnya adalah penyerahan laporan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti.
“Yang bersangkutan juga telah mengundurkan diri dari jabatannya,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi. Keputusan pengunduran diri tersebut disampaikan secara resmi kepada publik melalui konferensi pers singkat, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam menegakkan integritas aparatur.
Untuk memastikan pemeriksaan berjalan objektif, Pemprov Sumbar membentuk Tim Pemeriksa Ad Hoc yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama Inspektur, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta Asisten II sebagai atasan langsung. Tim ini diberi mandat mengumpulkan seluruh fakta, keterangan saksi, dan bukti video guna menentukan apakah terdapat pelanggaran disiplin atau hukum yang harus diproses lebih lanjut.
Setelah melakukan klarifikasi awal, Sekretaris Daerah Sumatera Barat menyampaikan keputusan resmi.
“Yang bersangkutan juga telah mengundurkan diri dari jabatannya," kata Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi.”
Arry Yuswandi — pdiperjuanganbali.id
Arry Yuswandi menambahkan bahwa proses pemeriksaan akan segera dimulai dan hasilnya akan menjadi dasar rekomendasi tindakan selanjutnya. “Insyaallah, proses pemeriksaan akan segera dimulai. Tim akan memeriksa seluruh fakta dan keterangan yang diperlukan secara objektif, kemudian memberikan rekomendasi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Sementara itu, pemerintah provinsi mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan spekulasi yang belum terverifikasi. “Kami memahami perhatian masyarakat terhadap persoalan ini. Namun, kami meminta agar tidak berkembang spekulasi yang belum terverifikasi. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menangani persoalan ini secara serius, objektif, dan sesuai aturan,” kata Arry.
Jika hasil pemeriksaan menemukan unsur pelanggaran, sanksi disiplin akan dijatuhkan sesuai dengan peraturan perundang‑undangan yang berlaku. Arry menegaskan bahwa prinsip utama Pemprov Sumbar adalah menegakkan disiplin dan menjaga integritas aparatur, guna memulihkan kepercayaan publik yang sempat terguncang oleh video tersebut.
Menanggapi pertanyaan media tentang langkah selanjutnya, Sekretaris Daerah menegaskan jadwal pemeriksaan.
“Insyaallah, proses pemeriksaan akan segera dimulai. Tim akan memeriksa seluruh fakta dan keterangan yang diperlukan secara objektif, kemudian memberikan rekomendasi sesuai ketentuan yang berlaku," kata Arry Yuswandi.”
Arry Yuswandi — pdiperjuanganbali.id
Kasus video mesum ini menjadi pengingat akan pentingnya etika dan akuntabilitas di lingkungan aparatur negara. Pemerintah Sumatera Barat berjanji akan menyelesaikan penyelidikan secara transparan, sekaligus menegakkan sanksi bila terbukti melanggar kode etik, demi memulihkan kepercayaan publik.
Sumber rujukan: pdiperjuanganbali.id, www.pdiperjuanganbali.id.