TendaBesar.id - Jakarta - Pada Rabu 2 September 2026, Komisi XI DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat kerja yang menghasilkan kesepakatan atas asumsi dasar ekonomi makro untuk penyusunan RAPBN 2027. Pertemuan yang dihadiri Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta pihak terkait lainnya, menetapkan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen pada tahun 2027. Kesepakatan ini menjadi pijakan utama dalam perencanaan fiskal dan kebijakan ekonomi pemerintah selama empat tahun ke depan.
Selain pertumbuhan 6 persen, rapat tersebut juga menetapkan inflasi tahunan sebesar 2,5 persen, nilai tukar rupiah pada level Rp 17.500 per dolar AS, serta suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen. Target-target sosial meliputi penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6‑6,5 persen, pengangguran terbuka 4,30‑4,87 persen, dan rasio Gini 0,360‑0,365. Data ini diungkapkan dalam laporan resmi Komisi XI DPR dan dikonfirmasi oleh media Kompas serta Jawapos.
Asumsi makro yang disepakati menjadi dasar perhitungan pendapatan, belanja, keseimbangan primer, defisit, hingga pembiayaan anggaran RAPBN 2027. Pemerintah menargetkan indeks modal manusia sebesar 0,575 dan indeks kesejahteraan petani sebesar 0,8038, sementara nilai tukar petani dan nelayan diharapkan berada pada kisaran 125‑128 dan 106‑110. Pada sisi konsumsi, pertumbuhan rumah tangga diproyeksikan 5,4 persen dan konsumsi pemerintah 5,6 persen, mendukung upaya pencapaian pertumbuhan 6 persen secara keseluruhan.
Dalam rapat, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa keputusan ini merupakan hasil kerja panitia sebelumnya. "Jadi di dalam forum rapat ini kami tidak membahas, tidak akan kembali laporan panja, tetapi kami langsung masuk ke kesimpulan," kata Misbakhun, menegaskan pentingnya kecepatan dalam menetapkan kebijakan.
Dalam rapat, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa keputusan ini merupakan hasil kerja panitia sebelumnya. Sebagaimana dikutip dari kumparan.com:
“Jadi di dalam forum rapat ini kami tidak membahas, tidak akan kembali laporan panja, tetapi kami langsung masuk ke kesimpulan.”
Mukhamad Misbakhun — kumparan.com
Rapat juga menyoroti target pertumbuhan sektoral yang di atas rata‑rata nasional. Transportasi dan pergudangan diproyeksikan tumbuh 8,9 persen, akomodasi serta makanan minuman 9,4 persen, informasi dan komunikasi 8,1 persen, serta jasa lainnya 11,1 persen. Sektor industri pengolahan, perdagangan besar‑eceran, serta jasa pendidikan dan kesehatan masing‑masing ditargetkan tumbuh antara 6,1‑7 persen, menandakan fokus pada diversifikasi ekonomi. Secara regional, beberapa provinsi seperti Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara diproyeksikan melampaui pertumbuhan nasional, mencapai 10,5‑21,7 persen, menambah kontribusi agregat daerah terhadap target 6 persen nasional.
Dari perspektif fiskal, Komisi XI mencatat proyeksi defisit RAPBN 2027 sebesar Rp 671,2 triliun atau 2,40 persen dari PDB. Untuk menutupi kebutuhan pembiayaan, pemerintah mengandalkan penerbitan Surat Berharga Negara dengan tingkat bunga 6,9 persen, sekaligus memperkuat kebijakan pembentukan lapangan kerja formal sebesar 40,81 persen dan penciptaan 2,57‑3,49 juta pekerjaan baru. Kebijakan ini diharapkan dapat menstabilkan neraca fiskal sekaligus mendukung pencapaian target sosial‑ekonomi yang telah ditetapkan.
Kesepakatan Komisi XI DPR RI dengan pemerintah tentang asumsi makro RAPBN 2027 menandai titik penting dalam perencanaan ekonomi Indonesia ke depan. Meskipun target pertumbuhan 6 persen terkesan ambisius, keberhasilan pencapaian akan sangat bergantung pada implementasi kebijakan sektor riil, pengendalian inflasi, serta efektivitas program penurunan kemiskinan dan pengangguran. Pengawasan berkelanjutan dari DPR dan lembaga terkait diharapkan dapat memastikan bahwa proyeksi fiskal dan sosial tetap realistis dan dapat diwujudkan dalam jangka waktu empat tahun mendatang.
Sumber rujukan: kumparan.com, money.kompas.com, jawapos.com, indoposco.id, news.ddtc.co.id.