Penentuan klasifikasi ekonomi masyarakat melalui sistem desil kini mendapat sorotan tajam dari Komisi X DPR RI. Hal ini menyusul banyaknya laporan mengenai ketidaksesuaian data di lapangan, di mana warga yang secara faktual tergolong prasejahtera justru masuk dalam kategori desil tinggi yang tidak memenuhi kriteria penerima bantuan sosial.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, mengungkapkan adanya temuan mencolok terkait disparitas klasifikasi ekonomi. Ia menyebutkan kasus di mana seorang tukang becak memiliki kategori desil yang sama dengan anggota legislatif, serta potret seorang orang tua tunggal yang tinggal di rumah kontrakan namun dikategorikan dalam desil 7.

Ketidaktepatan data desil ini dinilai berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap hak-hak dasar, terutama di sektor pendidikan. Program seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang seharusnya menyasar kelompok ekonomi rendah, yakni desil 1 hingga 4, menjadi sulit diakses akibat anomali data tersebut. Perubahan status desil yang terjadi secara mendadak tanpa penjelasan yang jelas pun semakin menambah daftar keluhan masyarakat.

Kasus nyata dialami oleh seorang pengemudi becak motor bernama Timbul dari Kulon Progo. Saat hendak mengurus surat keterangan tidak mampu untuk keperluan keringanan biaya kuliah anaknya, ia mendapati data dirinya tercatat dalam desil 9. Padahal, pria yang sebelumnya tercatat dalam desil 1 hingga 2 ini masih sangat bergantung pada bantuan sembako dan program bantuan sosial lain untuk keberlangsungan hidup keluarganya.

Dalam menanggapi maraknya laporan ketidaksesuaian data ekonomi di lapangan, Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini menyatakan

“Saat ini marak keluhan masyarakat terkait dengan penentuan desil yang tidak sesuai. Seorang tukang becak yang desilnya sama dengan anggota DPR RI di desil 6, single parent dengan rumah kontrakan dan kerja tidak tetap masuk desil 7 dan banyak temuan lain di lapangan,”

My Esti Wijayati — detikcom

Urgensi Perbaikan Validitas Data

Menanggapi fenomena tersebut, My Esti Wijayati secara tegas meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penentuan desil. Ia menekankan bahwa validitas data merupakan kunci agar anggaran negara untuk bantuan sosial dapat tersalurkan kepada pihak yang memang berhak dan benar-benar membutuhkan di lapangan.

Lebih lanjut, ia juga memberikan kritik terkait kesenjangan antara ketersediaan kuota beasiswa dengan jumlah calon penerima manfaat. Dengan angka kemiskinan nasional yang berada di bawah sepuluh persen, ia berpendapat bahwa idealnya cakupan bantuan dapat lebih luas jika data sasaran akurat. DPR mendesak agar pemerintah tidak terburu-buru menggunakan data yang ada sebelum proses pemutakhiran dan verifikasi ulang selesai dilakukan.

Mengenai langkah perbaikan yang mendesak untuk dilakukan oleh lembaga terkait, ia menambahkan

“Ketidaktepatan sasaran Bansos yang membuat hilangnya hak sebagian masyarakat untuk menerima Bansos. Maka BPS perlu melakukan evaluasi dan meningkatkan kinerjanya untuk menghasilkan data yang valid dan negara harus menyiapkan anggaran yang memadai untuk kecukupan target penerima manfaat,”

My Esti Wijayati — detikcom

Kondisi ini menjadi peringatan bagi pemangku kepentingan untuk mengedepankan akurasi data dalam setiap pengambilan kebijakan publik. Tanpa perbaikan sistem pendataan yang responsif terhadap realitas sosial, efektivitas program bantuan sosial akan terus dipertanyakan, sementara masyarakat yang paling rentan berisiko kehilangan hak mereka untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak.

Sumber rujukan: detikcom, news.detik.com.