Sejumlah temuan menjadi dasar pengambilan keputusan tersebut, di antaranya pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP), lemahnya tata kelola organisasi, serta kurang optimalnya pengawasan terhadap kualitas makanan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa langkah pergantian pimpinan BGN bukanlah keputusan yang diambil secara mendadak. Pemerintah telah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan selama kurang lebih satu setengah tahun untuk menilai kinerja lembaga tersebut.
"Tentunya selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini, dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki," beber Prasetyo, Selasa (2/6/2026).
Menurutnya, hasil evaluasi menunjukkan berbagai catatan penting yang perlu segera ditindaklanjuti. Catatan-catatan tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan Presiden dalam melakukan penyegaran kepemimpinan dengan harapan dapat mempercepat perbaikan di berbagai sektor yang masih bermasalah.
Prasetyo mengungkapkan bahwa salah satu perhatian utama pemerintah adalah rendahnya tingkat kepatuhan terhadap SOP yang telah ditetapkan. Selain itu, aspek tata kelola organisasi juga dinilai belum berjalan secara efektif sehingga memerlukan pembenahan yang lebih menyeluruh.
"Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola," ucap Prasetyo.
Pemerintah menilai bahwa penguatan sistem manajemen dan disiplin kerja merupakan langkah penting agar program-program strategis nasional, khususnya MBG, dapat dilaksanakan secara lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
Di samping persoalan administratif dan manajerial, pemerintah juga menyoroti kualitas makanan yang didistribusikan kepada para penerima manfaat program MBG. Beberapa laporan menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam menjaga standar mutu makanan yang telah ditetapkan.
"Termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional," katanya.
Prasetyo menegaskan bahwa kualitas makanan merupakan aspek yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Oleh sebab itu, setiap pihak yang terlibat dalam program tersebut wajib memastikan standar mutu tetap terjaga.
Meski demikian, pemerintah tidak menjelaskan secara rinci bentuk pelanggaran maupun kasus-kasus spesifik yang ditemukan selama masa kepemimpinan sebelumnya. Namun, berbagai hasil evaluasi tersebut dianggap cukup kuat untuk menjadi dasar dilakukannya perubahan struktur kepemimpinan di tubuh BGN.
"Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini," tutup Prasetyo.
Dalam susunan baru, posisi Kepala Badan Gizi Nasional kini dipercayakan kepada Nanik S. Deyang sebagai pengganti Dadan Hindayana. Sementara itu, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN yang baru, menggantikan pejabat sebelumnya, yakni Lodewik Kusung dan Soni Sanjaya.
Pemerintah berharap pergantian jajaran pimpinan ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki berbagai kelemahan yang selama ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan program. Selain itu, langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pemerintah di bidang pemenuhan gizi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang.
(ah/tb)