TendaBesar.Com - Jakarta - Momen para ketua umum partai politik pendukung pemerintah yang makan siang bersama Presiden Joko Widodo sebelum pelantikan menteri di Istana Negara, Rabu (15/6/2022) menjadi sorotan halayak.
Meskipun demikian Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Iindonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai bahwa pertemuan tersebut hal yang wajar. Ia juga mengatakan bahwa pertemuan sekaligus makan siang itu lebih banyak membahas masa depan bangsa.
"Sehingga pertemuan yang dibahas dengan bapak presiden tentu saja hal-hal yang penting terkait dengan masa depan bangsa dan negara," ujar Hasto di Jakarta, Kamis (16/6/2022).
Hasto menyebut bahwa makan siang bersama itu diantaranya membahas konsolidasi di masa normal baru dan menghadapi ketidakpastian global, di mana seluruh kekuatan politik perlu bersatu.
"Konsolidasi agar di masa untuk kembali pada new normal menghadapi ketidakpastian global ini seluruh kekuatan politik bersatu untuk kepentingan bangsa dan negara," papar Hasto.
Lebih lanjut, hasto menjelaskan bahwa pertemuan ketua umum partai politik pendukung pemerintah dengan Presiden Jokowi itu juga membahas evaluasi sistem politik ke depan.
"Dan tentu saja juga dilakukan evaluasi terhadap bagaimana sistem politik ke depan yang sesuai dengan demokrasi Pancasila," ujar Hasto.
Di sisi lain Partai Demokrat mengkritik reshuffle Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang dilakukan presiden. Demokrat menganggap reshuffle yang dilakukan hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik Presiden Joko Widodo dengan memberikan jatah kekuasaan kepada PAN yang bergabung menjadi pendukung pemerintah.
"Dari hasil perombakan 2 kursi menteri dan 3 kursi wamen terlihat bahwa reshuffle ini hanya untuk mengakomodir kepentingan orang dekat dan partai politik koalisi pemerintah," ujar Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada awak media, Rabu (15/6/2022).
Kata Kamhar, Demokrat menilai perombakan kabinet tidak bisa menyelesaikan persoalan masyarakat dan mengoptimalkan kerja pemerintahan di akhir masa jabatan pemerintah Jokowi.
"Melihat hasil perombakan kabinet ini, masih jauh dari yang diharapkan yang sebelumnya publik berharap akan terjadi perbaikan untuk mewujudkan kabinet kerja yang lebih profesional menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi serta menunaikan janji-janji saat kampanye Pak Jokowi yang tak kunjung dipenuhi," ungkap Kamhar.
Kamhar curiga dan mendorong publik perrakyat untuk bersikap kritis, terutama soal agenda perpanjangan masa jabatan presiden yang juga pernah disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang dinobatkan sebagai Menteri Perdagangan.
"Karena secara tegas ini hanya untuk mengakomodir kepentingan orang dekat dan partai koalisi. Publik mesti melakukan kontrol yang lebih kritis agar perombakan ini tidak menghidupkan kembali dan semakin menguatkan agenda perpanjangan masa jabatan presiden mengingat Pak Zulkifli Hasan sebelumnya pernah mewacanakan ini," pungkas Kamhar
(ah/tb)