TendaBesar.Com - Jakarta - Berbagai macam cara dilakukan oleh partai PDIP untuk dapat mengambil simpati masyarakat agar nanti pada pemilu 2024 masyarakat memilihnya.
Dari cara-cara yang terpuji hingga cara-cara yang dianggap kurang etis dilakukan oleh partai pemenang hetrik tersebut.
Baru-baru ini beredar surat dari pimpinan pusat (DPP) PDIP meenginstruksikan kepada seluruh kadernya untuk terlibat menjadi kordinator PKH.
Surat dengan Nomor 1684/IN/DPP/VII/2020 tertanggal 15 Juli 2020 prihal instruksi DPP kepada DPC PDI Perjuangan untuk mengikuti Rekrutmen dan Seleksi Kordinator Kabupaten/kota PKH Tahun 2020 yang bersifat rahasia tersebut bocor ke publik.
Surat Edaran yang ditandatangani oleh ketua Nursyirwan Soejono dan sekjen PDIP Hasto Kristianto itu bredar luas di media sosial dan menjadi buah bibir masyarakat.
Diakui memang PDIP sedang berusaha mengembalikan kepercayaan konstituennya yang kini sudah mulai tidak percaya dengan partai berlambang banteng tersebut karena makin sering membuat blunder dengan menetapkan calon-calon kepala daerah masih bau kencur yang direkomendasikan meskipun tidak sedikit kadernya menentang.
Bredarnya surat yang bersifat rahasia tersebut tak ayal membuat rival politik PDIP sekaligus satu-satunya parpol oposisi pemerintah yaitu PKS angkat suara.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dengan tegas mengatakan ketidak setujuannya terhadap aksi PDIP tersebut. Mardani tidak setuju jika partai menginstruksikan kader untuk masuk ke program pemerintah.
Mardani menilai, seharusnya program pemerintah tidak partisan apalagi nantinya ditunggangi sebagai kendaraan. Oleh PKS Langkah PDIP itu dia nilai sangat tidak etis.
"Sangat tidak etis partai secara resmi menggerakkan kadernya masuk ke program pemerintah yang mestinya impartisan," ujar Mardani, Selasa (4/8/2020)
Mardani mengatakan bahwa koordinator PKH semestinya non partisan, bebas dari kepentingan politi, tidak ditunggangi dan PDIP sangat memahami hal tersebut.
"Koordinator program PKH mesti bebas dari kepentingan politik. Saya yakin PDIP memahami perkara ini," ujar Mardani.
Mardani menganjurkan agar program pemerintah tidak direcoki oleh kepentingan politik jangka pendek. Apalagi sengaja dilakukan untuk kepentingan politik jangka panjang.
"Mari kita dukung pemerintah untuk bekerja dengan profesional dan fokus tanpa harus direcoki dengan kepentingan politik jangka pendek," ucap Mardani.
Menanggapi hal tersebut PDIP-pun angkat bicara sebagai hak jawab. Sekretaris Umum DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan bahwa PDI Perjuangan sebagai partai kader yang memiliki akar kuat di tingkat grass roots terus melakukan pendidikan dan kaderisasi politik.
Hal itu dilakukan sebagai syarat penempatan kader partai dari tingkat RT, RW, Desa, Kecamatan, Kabupaten Kota, Provinsi, hingga di tingkat nasional dan bahkan internasional.
Hasto menyampaikan Dia mengungkapkan bahwa PDIP berkepentingan untuk melakukan rekrutmen anggota termasuk dari kalangan profesional dan tokoh masyarakat.
Sebab partai yang menang Pemilu, dimana pun tradisi demokrasi di seluruh dunia, pasti akan menempatkan kader-kadernya pada jabatan strategis. Hasto bahkan dengan sangat pongah membenarkan perbuatan tidak etis tersebut dengan alasan tradisi demokrasi.
"Jadi ketika Partai menginstruksikan kadernya untuk ikut kontestasi di pengawas desa, atau dalam Program Keluarga Harapan (PKH), aktif dalam bela negara dan aktif melibatkan diri dalam kepengurusan formal kemasyarakatan, hal tersebut merupakan bagian dari fungsi utama partai dan bagian dari tradisi demokrasi yang dijalankan partai," kata Hasto. (ah/tendabesar)