TendaBesar.Com - Sumut - Besarnya dana yang digelontorkan oleh pemerintah untuk mengatasi wabah covid-19 tidak dirasakan sepenuhnya oleh Rakyat Indonesia.
Data penerima bansos tumpang tindih. Yang tidak layak mendapatkan bantuan justru mendapatkan bantuan dan yang layak mendapatkan bantuan justru tidak mendapatkan bantuan.
Puluhan Kepala Desa di berbagai daerah melakukan protes atas tumpang tindihnya data warga yang mendapatkan bantuan. Bahkan di Jawa Barat, para kepala desa kompak tidak mau membagikan bantuan pemerintah apabila data penerima tidak diperbaiki dan tidak melibatkan pengurs Rt, RW menjadi klarifikatornya.
Di samping itu dengan terbitnya Perppu Nomor 1 tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berkaitan dengan Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terindikasi menjadi imunitas absolut penguasa.
Akhir-akhir ini mulai marak temuan yang didapatkan masyarakat tentang penyelewengan yang dilakukan oknum pejabat mengenai dana penanganan covid-19 tersebut.
Laporan dari Polri menyebutkan ada 102 kasus dugaan penyelewengan dana bansos covid-19. 38 kasus ada di Sumatra Utara. Kasus-kasus tersebut sedang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut.
"Mungkin rekan-rekan ketahui, juga ada yang bermasalah di tingkat desa. Semua sekarang masih dalam penyelidikan Direktorat Khusus Polda Sumut," kata Irjen Pol Martuani Sormin, Kapolda Sumut, Rabu (29/7/2020).
Martuani mengatakan bahwa dugaan penyalahgunaan dana bansos bahkan menjadi penyebab kericuhan, seperti yang terjadi di Desa Mompang Julu, Kabupten Mandailing Natal (Madina).
Namun demikian, Martuani tidak menjelaskan rincian 38 kasus dugaan penyelewengan dana bansos Covid-19 yang tengah ditangani Polda Sumut tersebut.
Diketahui banyak kasus dugaan penyelewengan, bukan terjadi pada tataran pengambil kebijakan tapi lebih pada tataran teknis pelaksanaan seperti yang terjadi di Desa Mampang Julu, Madina Sumut.
"Itu terjadi pada tataran pelaksana, bukan pada pengambilan kebijakan. Saya kasih contoh di Desa Mampang Julu, Madina, Sumut ini kan terjadi di tingkat kepala desa," tutur Martuani. (af/tendabesar)