Dengan demikian, Yaqut absen dari pemanggilan resmi pertama pansus haji yang telah dijadwalkan oleh DPR.
"Hari ini dia kita panggil panggilan pertama, dan sudah dijawab tidak hadir. Karena tidak hadir hari ini, kita layangkan surat panggilan kedua, sudah berjalan suratnya," ujar Marwan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2024).
Marwan menjelaskan bahwa Alasan Yaqut tidak hadir karena sedang melakukan perjalanan ke beberapa negara. Namun, Pansus Haji DPR menganggap alasan tersebut tidak relevan, mengingat tanggung jawab besar yang dimiliki Yaqut terhadap nasib jutaan jemaah haji.
"Ya disebutkan perjalanan ke beberapa negara. Bagi kami ini tidak relevan, karena yang paling penting itu adalah memikirkan nasib jemaah haji 5 juta lebih orang. Kemudian haji khusus juga sudah sekitar 4.700 sekian yang dalam keadaan menunggu, daftar tunggunya rata-rata 25 tahun menunggu," tuturnya.
Marwan menyatakan bahwa kekacauan dalam pelaksanaan haji melukai rasa keadilan masyarakat. Marwan menegaskan bahwa Yaqut seharusnya menunjukkan ketegasan dan kemarahan jika ada bawahannya yang terlibat dalam penyimpangan terkait pelaksanaan Haji 2024.
"Itu menggerus keuangan haji, karena belum ada nilainya sudah memakai nilai uang orang. Nah ini berbagai hal, kalau seperti ini keadaannya katakanlah menterinya merasa tidak melakukan, tapi anak buahnya melakukan, marah dong mestinya," kata Marwan.
Sementara itu, Marwan mendesak Yaqut agar segera kembali dari perjalanannya ke luar negeri. Ia juga meminta Yaqut untuk bertanggung jawab penuh atas tugas dan pekerjaannya.
"Nah dia meninggalkan Indonesia dan dia sudah tahu persidangan ini, sejak awal kan dia sudah tahu. Mestinya dia selesaikan dong persidangannya. Se-urgent apakah di sana, enggak tahu. Kalau urgent ya balik lagi segera. Iya itu, ya pulang dong untuk mempertanggung jawabkan pekerjaannya," pungkas Marwan.
(ah/tb)