TendaBesar.Com - Jakarta - Tidak sedikit kelompok masyaraat mulai gerah dengan pengelolaan Negara yang carut-marut. Aksi rangkap jabatan oleh menteri yang dulunya ditentang oleh Presiden Jokowi justru terjadi pada rezim pemerintahannya.
Janji tidak melakukan hutang Luar Negeri pada saat kampanye presiden malah dilanggar olehnya. Justru pada era kepemimpinannya hutang negeri ibu pertiwi membengkak hingga 7000 triliun lebih dan mengkhawatirkan stabilitas Negara.
Atas dasar itu tidak sedikit kelompok masyarakat yang menhendaki presiden mundur karena dianggap tidak becus mengurus Negara. Sekelompok elemen itu juga menyampaikan wacana agar Presiden dimakzuklan oleh MPR sebagaimana Suharto dan Gusdur dimakzulkan pada era kepemimpinan keduanya.
Namun demikian, anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya menyarankan sejumlah elemen masyarakat yang hendak berunjuk rasa tidak perlu menyampaikan tuntutan mengenai pemakzulan terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Bambang menyampaikan bahwa masyarakat yang menyampaikan pendapat dan berunjuk rasa tentu dihormati karena merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Namun, kritik atau isu yang disampaikan dalam demo juga baiknya isu-isu yang tepat.
"Punya nilai urgensinya dalam mengkritisi implementasi demokrasi dan pembangunan ekonomi, sosial politik. Jika nanti dalam unjuk rasa ada elemen masyarakat yang mengajukan tuntutan pemakzulan Presiden Jokowi, saya kira tidak ada urgensinya," ujar Bambang, Selasa (10/5/2022).
Bambang juga menyampaikan bahwa Presiden Jokowi, sudah menjelaskan mengenai masa jabatan Presiden 3 perioden, dimana Presiden Jokowi sudah menjawab tegas menolak wacana tersebut.
"Isu penundaan pemilu sudah dijawab dengan penetapan tanggal pelaksanaan Pilpres dan Pileg. Saat ini, tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang melawan konstitusi," papar Bambang.
Bambang juga menyebut bahwa saat ini ekonomi telah tumbuh positif dibuktikan pada triwulan pertama 2022 ekonomi bergeliat dengan nyata. Ia juga menerangkan bahwa sector pariwisata sudah mulai kembali bergairah pasca pandemi Covid-19 dinyatakan endemi.
"Pertumbuhan ekonomi masih on the track, cadangan devisa meningkat," jelas Bambang.
Bambang juga menyinggung upaya pemberantasan korupsi yang berjalan dengan baik oleh KPK maupun Kejaksaan Agung. Ia juga menjelaskan mengenai penegakan hukum dengan pendekatan restorasi justice yang dilakukan Kepolisian dan kejaksaan, telah banyak membantu dan memberikan rasa keadilan pada masyarakat kecil.
"Jadi, saya kira tidak ada urgensinya jika ada unjuk rasa dengan tuntutan pemakzulan Presiden Jokowi. Namun, kita tetap hormati jika ada elemen masyarakat yang menyampaikan hal tersebut dalam unjuk rasa nanti," beber Bambang panjang lebar.
Diketahui, massa demonstran saat melakukan aksi unjuk rasa bulan Ramadan 1443 Hijriyah kemarin, sempat terbentang spanduk yang mendesak 'Jokowi Mundur' dari jabatan Presiden Republik Indonesia karena dianggap tidak becus.
Di samping itu terdapat juga spanduk yang bertuliskan 'Mosi tidak percaya terhadap DPR dan Pemerintah Jokowi-Ma'ruf'.
Seperti diketahui, sejumlah elemen masyarakat dari buruh seperti Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) akan kembali gelar demo besar-besaran pada 21 Mei 2022. Demo tersebut dilakukan bertepatan dengan momentum reformasi menumbangkan Rezim Orde Baru 1998. Aksi itu puncak dari rangkaian gelombang unjuk rasa yang akan digelar di berbagai daerah.
"Pada 21 Mei, bertepatan momentum reformasi. Siapkan kekuatan kita, sosialisasikan ke kampus-kampus, ke pabrik-pabrik, ke kampung-kampung bahwa rakyat akan terus berjuang, rakyat akan terus bergerak," kata Sekretaris Jenderal KASBI pada Kamis, 21 April 2022.
Massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menilai, Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin telah gagal mensejahterakan rakyat. Untuk itu, pemerintah dan DPR harus mendengarkan aspirasi masyarakat.
Hal senada disampaikan oleh ketua KASBI Nining Elitos. Ia menyampaikan bahwa jika DPR hanya formalitas, maka rakyat yang akan bergerak melakukan aksi turun ke jalan mengingatkan pemangku jabatan.
"Kalau DPR hanya formalitas, jangan pernah disalahkan apabila rakyat tumpah ke jalan tol, jangan salahkan ketika rakyat mematikan roda ekonomi. Apabila DPR tidak serius, kita ingatkan agar hati-hati," tukas Nining.
(ah/tb)