TendaBesar.Com - Bogor - Turunnya harga Polymerase Chain Reaction (PCR) seolah menjadi prestasi membanggakan bagi pemerintah. Beritanya membanjiri media masa maupun media elektronik. Bahkan broadcastnya menghiasi hampir semua grup media social seperti whatsapp, telegram dan lainnya
Namun hal itu ditanggapi berbeda oleh sekretaris BPD desa Rancabungur Shobri, S.HI, M.EI. Pria yang dikenal kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah baik pusat, provinsi, daerah hingga pemerintah desa itu menilai kebijakan banting harga PCR itu sebagai kamuflase semata.
“Promosi pemerintah kren PCR banting harga konon cuma 300 ribuan. Hem ketauan kedokmu”, tulisnya dalam akun facebooknya Shobri Elbar
Bahkan ia menilai bahwa kebijakan banting harga PCR itu sebagai upaya mengelabui rakyat karena pemerintah mewajibkan PCR baik kepada penunmpang internasional maupun penumpang domestik
“Kalo sebelumnya harga mahal tapi hanya berlaku bagi mereka yang keluar negeri, kini kalian turunkan, kalian banting harganya tapi kalian wajibkan untuk semua warga penumpang domestik. Itu namanya penipuan mas bro”, lanjutnya dalam tulisan
Shobri mempertanyakan sebenarnya pemerintah peduli kepada rakyatnya atau justru ingin menjadikan rakyatnya sebagai sapi perah yang bisa dirampok kapan saja.
“Bahkan tidak hanya penumpang pesawat, semua mode transportasi kalian mau wajibkan PCR? Ampuun deh, kalian itu peduli rakyat atau mau rampok rakyat. Kren, kalian ini gak bosen bosennya bikin rakyat sapi perah”, kata pria kurus itu.
Ia juga mengingatkan pemerintah Jokowi supaya bertaubat sebelum terlambat sebab menjadi presiden itu tidak kekal. Usia it terus berkurang dan kematian itu pasti datang.
“Sadar pak bos umur sudah renta mati pasti datang. Perbanyak taubat jangan lagi sengsarakan rakyat”, tulisnya.
Menutup tulisannya, pria bersuku sasak itu meminta presiden Jokowi jika sudah tidak kuat mengelola Negara yang masalahnya makin menggunung ini, agar dengan gentleman pamit dari kursi kepresidenan.
“Kami sudah cerdas pak, jangan lagi tipu rakyat, kalo anda sudah tidak mampu mengelola negara mundur aja”, tutupnya