PBB yang pada Pilpres 2024 lalu ikut mendukung dan memperjuangkan kemenangan pasangan Prabowo-Gibran mengaku khawatir jatah atau porsi menteri untuk mereka akan hilang dampak merapatnya Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke dalam pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Masrur Anhar, Ketua Majelis Syuro PBB mengatakan, partainya khawatir jika nantinya kehadiran parpol baru dalam koalisi pendukung Prabowo dapat menggerus jatah kursi untuk PBB, Padahal selama ini partai besutan Yusril Ihza Mahendra itu sudah bekerja keras menangkan Prabowo-Gibran.
"Mudah-mudahan yang sudah bekerja keras kayak PBB tidak ketinggalan. Jangan sampai yang berseberangan malah dapat, yang bekerja keras terlupakan begitu," ucap Masrur saat ditemui awak media di kantor PBB, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
Masrur kembali mengingatkan kepada Prabowo-Gibran bahwasanya PBB sudah berkeringat memenangkan pasangan tersebut. Oleh karenanya Masrur berharap Prabowo tidak akan melupakan jasa-jasa dari PBB.
"Bagaimanapun kami yang sudah berkeringat dan bekerja keras, jangan sampai diabaikan, dan saya yakin beliau tidak mengabaikan. Pasti beliau akan memperhatikan betul karena kita kenal siapa itu Pak Prabowo, siapa itu Pak Gibran," papar Masrur mengingatkan.
Masrur juga berharap kekhawatiran partainya PBB besutan Ihza Mahendra itu tidak terbukti. Dia meyakini Prabowo akan membagi jatah kursi menteri secara proporsional.
"Artinya tetap Pak Prabowo dan Gibran itu proporsional siapa sih yang sudah bekerja keras, siapa yang tadinya berseberangan, mudah-mudahan ada proporsional," sambungnya.
PBB sendiri berkeinginan agar Ketua Umumnya, Yusril Ihza Mahendra, diangkat menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) atau Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), sebab PBB menganggap dua posisi menteri itu sesuai dengan kapasitas Yusril.
"Sampai sekarang memang kalau isu kan begitu, ada Menko Polhukam, ada Menkumham, itu kan isu. Walaupun memang kabar berikut itu kan memang sudah di bidangnya lah," ucap Masrur.
Namun apapun itu, Masrur menyerahkan penunjukan menteri sepenuhnya kepada Prabowo selaku presiden terpilih RI. Sebab, presiden memiliki hak prerogatif menunjuk pembantunya.
(ah/tb)