Oleh: Shobri, M.E.I
Praktisi Pendidikan dan Pengamat Sosial
TendaBesar.Com - Opini - Belajar dari sejarah, Anies-Muhaimin Bisa Menang Pilpres 2024 Secara Mengejutkan. Perjalanan Anies Baswedan untuk menjadi Calon Pesiden 2024 begitu berliku, penuh tantangan dan hambatan yang luar biasa.
Kriminalisasi dan pembusukan nama baiknya terus dilakukan secara sistematis oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan Anies sampai pada mimpinya menjadi Presiden yang menghadirkan perubahan, keadilan dan kesejahteraan. Di antara hambatan tersebut antara lain:
Hambatan Pertama Dicopot dari Mendikbud.
Jika menengok jauh sebelumnya, sesungguhnya hambatan itu bemula sejak dirinya digadang-gadang bakal mencalonkan diri Menjadi Gubernur DKI Jakarta. Lantas dirinya direshuffle dari Mentei Pendidikan dan Kebudayaan, padahal Saat itu Anies adalah Menteri yang kerjanya sangat baik, bahkan menurut penilaian masyaakat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kementrian yang meraih kepuasan masyarakat sangat baik.
Hasil jajak pendapat lembaga survei menunjukkan sejumlah menteri dianggap memiliki kinerja paling memuaskan.
Tingkat kepuasan publik tertinggi diraih Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan 71,9 persen. Di urutan berikutnya ada Mendikbud Anies Baswedan (54,2%), Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (47,8%), Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin (44,4%), Menteri Kesehatan Nila F Moeloek (37,8%) dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Rizal Ramli (37,3%).
Anies Baswedan resmi dilantik pada 27 Oktober 2014 sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
Kabar Anies Baswedan dicopot dari Kabinet Kerja langsung menjadi perhatian publik saat itu, hingga memberikan spekulasi karena mantan Rektor Universitas Paramadina ini termasuk Menteri yang tidak terdengar bermasalah
Dilansir Kompas.com, Selasa (26/7/2016) petang, ponsel Anies Baswedan berdering. Anies yang saat itu masih menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tiba-tiba dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana, Jakarta.
Beberapa hari sebelum itu, wacana Presiden akan merombak susunan Kabinet Kerja berembus kencang di berbagai media massa. Anies kemudian pergi ke Istana dengan tanda tanya. Namun, ia selalu berusaha menenangkan diri. Anies masuk ke Istana tidak melalui Pintu Jalan Veteran III, akses masuk yang biasa digunakan menteri atau para pemimpin lembaga.
Anies dipersilakan masuk melalui gerbang Jalan Medan Merdeka Utara. Gerbang itu langsung tembus ke Pintu Wisma Negara, tempat Presiden tinggal. Ia kemudian dipersilakan menunggu di ruang tunggu sebelah barat. Tidak lama kemudian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung masuk ke ruang tunggu tersebut. Saat itulah Anies diberi tahu bahwa ia akan dicopot dari jabatannya.
Kemudian Anies diajak masuk ke ruang kerja Presiden. Di ruang itu meeka berlima orang, Ada Pesiden Joko Widodo, Ada wakil pesiden Yusuf Kalla, ada Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Di dalam ruangran itu, Jokowi menyampaikan akan mencopot Anies sebagai menteri, dan Presiden sama sekali tidak menjelaskan apa alasan pencopotan itu. Inilah kezaliman pertama yang diterima Anies dimana presiden mencopot mentrinya yang secara kinerja mentereng, namun dicopot tanpa alasan.
Setelah disampaikan demikian, Anies menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan Jokowi dan Jusuf Kalla karena sempat mengangkatnya menjadi menteri. Anies mengatakan saat itu bagi dirinya, jabatan Mendikbud adalah sebuah kehormatan sekaligus penugasan yang disadarinya sewaktu-waktu bisa diambiil dan lepas dari pundaknya.
Anies dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (27/7/2016). Presiden mengangkat Muhadjir Effendy untuk menggantikan Anies. Pencopotan Anies disinyalir karena Anies makin mentereng di mata publik sebab kebehasilannya menjalankan tugasnya sebagai Mendikbud, dimana ia mampu menggerakkan para pemuda terlibat dalam program mengajar di pedalaman.
Hambatan Kedua Kebijakan Penanganan covid-19 Anies dipeto Pemeintah Pusat.
Untuk mencegah meluasnya sebaran Covid-19 saat itu Anies melayangkan surat ke Pemerintah Pusat untuk melakukan karantina wilayah Ibu Kota, sebab karantina wilayah merupakan kewenangan dari pemeintah pusat dalam hal ini presiden Republik Indonesia.
Namun sebelum direstui Jokowi, Anies telah mengeluarkan kebijakan yang berorientasi pada karantina wilayah sejak dua pekan sebelumnya yakni dengan cara meliburkan siswa; meliburkan tempat kerja bagi ASN dan pekerja swasta; menunda kegiatan keagamaan di rumah ibadah, serta membatasi interaksi sosial masyarakat.
Atas kebijakan brilian itu, malah Istana menolak usulan dan langkah-langkah pencegahan yang dilakukan Anies tersebut. Kendati tak secara langsung, isyarat penolakan itu disampaikan oleh Fadjroel Rachman, juru bicara Presiden Jokowi, melalui akun Twittter-nya pada 30 Maret 2020. Alasannya, pemerintah pusat memilih menerapkan "pembatasan sosial berskala besar dengan kekarantinaan kesehatan" dan "hanya jika keadaan sangat memburuk dapat menuju darurat sipil".
Selasa (31/3/2020), Istana akhirnya meneken tiga peraturan sekaligus yakni Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19, Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Darurat Kesehatan Masyarakat dan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk Penanganan COVID-19.
Untuk masalah PSBB, dalam salah satu pasalnya disebutkan pemberlakuan PSBB diusulkan oleh kepala daerah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam PP tersebut juga dijelaskan langkah minimal yang dilakukan adalah dengan peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat umum.
Semua langkah tesebut sebenarnya sudah dilakukan DKI, dan beberapa kota lain, sebelum PP ini terbit. Artinya, pemerintah pusat hanya mengamplifikasi kebijakan yang sudah dilakukan Pemprov DKI meskipun sebelumnya semua yang dilakukan DKI selalu salah di mata pusat, bahkan nyaris pemeintah pusat seperti selalu ingin kontra dengan kebijakan pemprov DKI.
Tak plak masayarakat menduga bahwa pemeintah pusat tidak menginginkan pamor presiden Jokowi tenggelam oleh gubenur DKI Anies Baswedan. Artinya semua kebijakan Gubernur DKI benar dan itu semakin membuat Anies Baswedan mentereng di mata masyarakat, makanya harus dihambat.
Hambatan Ketiga; Pelaksanaan Formula E
Mantan Wakil Ketua KPK 2011-2015 Bambang Widjojanto menyebut ada usaha menyingkirkan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelang kontestasi pemilu 2024 mendatang. Ia mengatakan Anies terus menerus diguncang dengan dugaan korupsi Formula E yang tak kunjung didapati buktinya.
Bahkan Bambang dengan lantang mengatakan KPK telah menebarkan kebohongan soal pertemuan tiga pimpinan dengan Badan Pemeriksaan Keuangan. Ia menyebut pertemuan tersebut bukanlah berasal dari undangan BPK, seperti yang diucapkan oleh KPK, melainkan tiga pimpinan itulah yang mendatangi BPK.
Narasi-narasi untuk menjatuhkan Anies melalui formula E treus dihembuskan, tak tanggung-tanggung bahkan Pakar Hukum Universitas Padjajaran (Unpad), Romli Atmasasmita, menilai, ada unsur niat jahat (mens rea) dalam penyelenggaraan Formula E tersebut.Romli mengatakan, hal tersebut berdasarkan sejumlah pertimbangan antara lain;
Pertama, Romli Atmasasmita menuduh Anies Baswedan dan pemprov DKI Jakata telah mengetahui bahwa di dalam APBD DKI tahun anggaran 2019 tidak terdapat pos anggaran untuk kegiatan Formula E
Kedua, Romli Atmasasmita menuduh Anies Baswedan tetap 'memaksakan' terselenggaranya Formula E dengan cara memberikan kuasa kepada Kadispora untuk melakukan pinjaman ke BANK DKI (BUMD).
Ketiga, Romli Atmasasmita mengatakan Pemprov DKI telah melakukan perjanjian dengan pihak Formula E menggunakan pendekatan business to G yang bersifat mengikat.
Tiga pertimbangan ini membuat Romli Atmasasmita meyakini bahwa Anies Baswedan patut diduga memiliki niat jahat dalam pelaksanaan formula E.
Berbagai cara dilakukan oleh lawan politik Anies, untuk menjegal terlaksananya Formula E sekaligus menjegal populaitas Anies yang semakin melangit.
Sebuah kisah disampaikan oleh Anies dalam sebuah momen dimana formula E dihalang-halangri untuk dapat terealisasi.
Hal itu disampaikan pada acara halal bihalal dan pembukaan Majelis di Ponpes Awarul Maliki, Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (24/5/2023.
Anies mengungkap rumitnya menggelar Formula E di Jakarta. Anies menceritakan saat pelaksanaan pembuatan jalur sirkuit pihaknya diblok semua penjual aspal, tidak ada yang berani menjual aspal kepada pihaknya. Padahal mereka mau beli aspalnya bukan minta sumbangan.
Anies menceitakan bahwa semua penjual Aspal tidak berani menjual aspal ke Pemprov DKI Jakarta, mereka takut karena diancam oleh pihak penguasa, yang akhirnya membuat para arsitek harus meracik sendiri aspalnya.
Mereka beli aspal curah yang lenket, mereka cari pasirnya, cari lemnya, cari batu kerikirlnya semua cari sendiri, lalu diracik sendiri untuk jadi asapal.
Semua bekerja keras siang malam untuk menyelesaikan pembangunan sirkuit dan hasil kerja keras itupun berakhir, semua pekerjaan telah diselesaikan dengan baik hingga lintasan beraspal itu, siap digunakan, bahkan kualitas aspalnya menjadi kualitas aspal nomor wahid di dunia. Kerja keras dan ikhlas selalu menghasilkan kinerja yang maksimal. Semua upaya menjegal Anies dapat dilewati dengan baik.
Mungkin terlalu berlebihan jika menyandingkan cerita kezaliman penguasa kepada Anies dengan cerita kezaliman Fir'aun kepada nabi Musa, sepeti diceritakan dalam QS. Al Qosos: 3-5
"Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir‘aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman. Sungguh, Fir‘aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dia menindas segolongan dari mereka (Bani Israil), dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, dia (Fir‘aun) termasuk orang yang berbuat kerusakan. Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi)".
Menilik bebagai kezaliman yang dilakukan rezim penguasa secara terstuktur, dan melihat ibroh dari perlakuan Fir'aun kepada Musa, maka bukan tidak mungkin Anies-Muhaimin secara mengejutkan akan keluar sebagai pemenang di pilpes 2024, karena orang terzalimi akan diberikan warisan kepemimpinan di muka bumi.
Wallahu'alam