TendaBesar.Com - Jakarta - Tahun 2022 merupakan tahun yang penuh dengan musibah bencana khususnya bagi bangsa Indonesia. Berbagai bencana seperti banjir bandang, kebakaran, gunung meletus, tanah longsor, gempa bumi, kecelakaan lalin adalah musibah yang beruntun dihadapi bangsa Indonesia dengan kerugian sangat besar.
Dalam catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kabupaten Bogor menjadi daerah pemecah rekor, menyumbang kejadian bencana paling tinggi pada tahun 2022. Angkanya mencapai 215 kejadian bencana. Hal ini merupakan data paparan BNPB pada konferensi pers, Senin (26/12/2022).
Kemudian daerah berikutnya di belakang Kabupaten Bogor adalah Kabupaten Sukabumi dengan 85 kejadian, disusul Kabupaten Cilacap dengan 76 kejadian, selanjutnya Kabupaten Bandung 51 kejadian, serta Kabupaten Majalengka 50 kejadian.
"Ini lima terbesar semua di Jawa Barat. Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, kecuali Cilacap Jawa Tengah, Kabupaten Bandung, dan Majalengka," ujar Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari.
Dengan data itu Jawa Barat juga menjadi provinsi pemecah rekor paling tinggi kejadian bencana di tahun 2022. Angkanya mencapai 814 kejadian. Dari hasil catatan BNPB Jawa Barat merupakan wilayah yang selalu tinggi kejadian bencananya dari tahun-tahun sebelumnya.
Atas dasar data tersebut maka Khusus Kabupaten Bogor, diminta agar pemerintah daerahnya melakukan evaluasi kondisi bencana di kabupaten yang penduduknya paling padat se Indonesia itu.
"Ini harus jadi perhatian Pemda Kabupaten Bogor untuk melihat lagi kondisi lingkungan kesiapsiagaan masyarakat tata kota, tata ruang, dan kesiapan alat personel dalam menghadapi kedaruratannya," tegas Abdul.
Namun demikian kabar gembiranya, secara nasional, data sementara kejadian bencana di tahun 2022 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yakni tahun 2021. Pada tahun sebelumnyakejadian bencana mencapai angka 5400, sementara pada tahun 2022 hingga saat ini masih berada di angka 3400.
"Memang itu menurun tapi ini belum final artinya ada catatan-catatan di kabupaten/kota belum terlaporkan kepada kita sehingga kita harus merekap ulang tapi catatan sejauh ini," tukas Abdul.
(ah/tb)