TendaBesar.Com - Bogor - Keluarga Yasin benar-benar telah mampu membangun kepercayaan dan menguasai sebagian besar pejabat Kabupaten Bogor juga masyarakatnya. Hal itu terbukti usai bebas dari hukuman dalam kasus alih fungsi lahan hutan di Sentul, Rahmat Yasin (RY) langsung memanggil sejumlah loyalisnya dari kalangan pejabat Pemda Bogor. Dia meminta, para pejabat tersebut hadir di Restoran Gajah Mungkur, Sentul.
Ditenggarai dalam pertemuan itu, hadir para kepala dinas, dan sejumlah pejabat kabupaten Bogor lainnya. Dalam pertemuan itu RY meminta hal yang sangat sederhana. Dia hanya menitipkan pesan kepada para pejabat itu. Agar mereka mendukung kepemimpinan Ade Yasin di Pemkab Bogor masa periode 2018-2023.
Meski begitu sebulan kemudian, RY kembali ditangkap KPK karena kasus gratifikasi dan pemotongan anggaran Pemda Bogor.
Salah seorang mantan Camat di Kabupaten Bogor yang tidak ingin disebutkan identitasnya, mengatakan bahwa ia mendengar sejumlah koleganya kerap menghadap Rahmat ke Sukamiskin. Mantan camat itu tidak melakukan hal yang sama karena dirinya dianggap sebagai camat yang berseberangan dengan kubu RY.
Mantan birokrat itu mengakui bahwa RY itu sangat cerdas. Ia mengatakan bahwa RY tak bisa dianggap sebelah mata. RY hahkan sambung mantan birokrat tu, hafal betul seluruh nama kepala desa di Bogor yang jumlahnya kurang lebih 400-an orang.
"Otaknya memang luar biasa," aku mantan Camat itu seperti dilansir merdeka.com Rabu, (18/5/2022).
Di tempat terpisah orang kepercayaan keluarga RY, Usep Supratman menilai, suatu hal yang wajar apabila di dalam tahanan Rahmat Yasin disambangi para kolega dan mantan anak buahnya di Pemkab Bogor.
Usep mengatakan bahwa banyak kepala dinas yang menganggap RY sebagai kakak, senior sehingga mereka perlu memberi rasa hormat, sebab mereka pernah bekerja sama membangun Kabupaten Bogor.
"Ya wajar saja, tidak ada yang salah," ucap Usep.
Disinggung masalah dugaan RY kerap mengatur proyek Pemkab Bogor dari Suka Miskin, Usep yang juga anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PPP itu membantah keras. Ia mengatakan bupatinya bukan RY tapi Ade Yasin (AY)
"Bupati itu bukan Pak RY (Rahmat Yasin), bupati itu Ade Yasin," imbuhnya.
Suatu informasi mengemuka, bahwa sekalipun, RY masih mendekam di Lapas Sukamiskin, Bandung untuk yang kedua kalinya karena terbelit kasus korupsi, namun tata kelola Pemerintahan Kabupaten Bogor tak bisa lepas dari cengkeramannya. Hal itu disampaikan oleh salah seorang pengurus partai di Bogor yang tidak mau disebut identitasnya.
Dia bercerita, jelang Pilbup Bogor pada 2018 lalu, pengurus partai Gerindra dan PPP, koalisi Ade Yasin-Iwan Setiawan, ramai-ramai berkunjung ke Lapas Sukamiskin. Kunjungan ini sebagai permintaan restu kepada Rahmat untuk pasangan Ade-Iwan.
"Saya dan beberapa pengurus diutus ke tahanan Sukamiskin. Memang Rahmat Yasin yang punya peranan," kata peruspol tersebut.
Dari info yang didapat, ditenggarai bukan hanya birokrat dan pejabat Pemkab Bogor yang kerap sowan ke Rahmat Yasin. Bahkan, Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menyempatkan waktunya untuk menemui RY di Sukamiskin.
Hal itu Iwan lakukan dalam suasana Lebaran 2022. Kehadiran Iwan ke Sukamiskin dianggap genting karena membahas Ade Yasin yang ditangkap KPK akibat kasus suap auditor BPK. Sementara itu, seperti halayak ketahui bahwa Iwan merupakan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bogor.
Kunjungan Iwan sowan ke Rahmat dibahas saat Rapat Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bogor di Polo Nusantara, Cibinong, Minggu (8/5/2022). Rapat itu dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto.
Ditenggarai notulensi rapat bocor, karena di tengah rapat berlangsung, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bogor, Heri Aristandi mengungkap pertemuan RY dan Iwan.
Sementara peserta rapat lainnya, M Rizky menangkap pesan menarik dari RY yang perlu ditindaklanjuti oleh fraksi Gerinda.
"Mohon disikapi," kata Rizky dalam rapat itu.
Diketahui dalam pertemuan dengan Iwan itu, RY perintahkan agar posisi wakil Bupati dikosongkan hingga akhir periode. PPP tidak akan mengajukan calon untuk mengisi wakil bupati. RY juga meminta agar koalisi antara PPP dan Gerindra di Bogor dilanjutkan hingga 2023.
Awak media mencoba mengkomfirmasi kebenaran hal itu kepada orang kepercayaan RY, Usep Supratman yang juga Politikus PPP. Namun ia mengaku belum mendapatkan perintah tentang mengosongkan kursi jabatan wakil bupati Bogor hingga akhir masa jabatan.
Dirinya saat ini masih menunggu keputusan Ade Yasin. Apakah nantinya bakal mundur sebagai bupati atau menolak mundur.
Usep menilai, apabila Ade Yasin mundur, maka sama saja ia mengakui terlibat suap Rp1,9 miliar ke auditor BPK Jawa Barat yang dilakukan anak buahnya itu, demi mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian.
"Kalau dalam hatinya ingin bebas, kemudian menyerahkan bentuk kekuasaan sama saja mengakui oh berarti saya benar (melakukan suap) dong," papar Usep.
Wasekjen PPP Achmad Baidowi menyampaikan hal senada. Ia mengungkap bahwa posisi wakil bupati belum dibahas oleh partainya, sebab, saat ini Ade Yasin belum mengundurkan diri. Kasus hukum yang menjeratnya pun belum in kracht.
Seperti diketahui, usai ditangkap KPK, Ade Yasin mengatakan bahwa dirinya tidak berasalah. Menurut Ade Yasin, suap yang dilakukan anak buahnya merupakan Inisiatif yang Membawa Bencana (IMB) bagi dirinya.
"Saya dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya. Sebagai pemimpin saya harus siap bertanggung jawab," kata Ade Yasin di Gedung KPK Jakarta sebelum memasuki mobil tahanan, Kamis (28/4/2022).
Ungkapan Ade Yasin ini menyulut anak buahnya di Kabupaten Bogor. Seorang pejabat senior di Pemkab Bogor protes jika bosnya tersebut mempersalahkan anak buah dalam kasus OTT KPK. Dia mengenal betul orang-orang yang ditangkap KPK. Menurut dia, tidak mungkin hal itu inisiatif para ASN di Pemkab Bogor.
"Adam cuma sekretaris dinas, eselon III. Rifki itu dia cuma Kabid Eselon IIIB. Lalu Ikhsan itu malah cuma eselon IV A," kata ASN senior itu.
Diketahui, KPK menetapkan Sekretaris Dinas PUPR Maulana Adam, Kepala Sub Bidang Kas Daerah BPKAD, Ihsan Ayatullah dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Rizki Taufik sebagai tersangka bersama Ade Yasin.
Menurut sumber itu, tidak mungkin pejabat di level itu punya kewenangan berani dan bisa mengeluarkan uang sampai Rp1,9 miliar untuk menyuap auditor BPK.
Sumber itu mengatakan bahwa dirinya merasa sedih dengan rekan-rekan ASN-nya yang seolah dipersalahkan dengan opini yang hendak dibentuk Bupati Ade Yasin.
Ia melanjutkan, Ade Yasin dilindungi oleh partainya yang menyiapkan pengacara. Sementara koleganya sesama ASN tak memiliki ruang untuk membela diri. Belum lagi mereka para ASN itu kehilangan mata pencaharian dan pendapatannya akibat kasus OTT itu.
Sumber itu khawatir dengan opini yang dibangun Ade Yasin itu, untuk framing membela diri. Seolah apa yang dilakukan inisiatif anak buah. Seolah Ade Yasin terzolimi oleh anak buahnya. Dampaknya, ketika kembali digelar Pilkada di Kabupaten Bogor, keluarga Yasin menang lagi menang lagi.
Nara sumber senior yang sudah puluhan tahun mengabdi di Pemkab Bogor itu menambahkan, bagi para ASN, hasil BPK tidak terlampau penting bagi mereka. Baginya, sangat tidak masuk akal apabila suap auditor itu dilakukan atas inisiatif ASN semata.
Predikat Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian atau Disclaimer, menurut dia, semata kepentingan kepala daerah. Kepala daerah mengejar WTP. Karena gengsi, sesuatu yang prestisius, karena bakal dapat insentif dari pemerintah pusat.
Namun dari sisi ASN, predikat tersebut tidak penting. Bagi ASN, yang penting adalah target program kerja yang ada di APBD itu bisa diselesaikan dengan baik.
"Jadi sekali lagi enggak penting buat kami soal WTP, WDP, disclaimer. Ini yang punya kepentingan adalah kepala daerah," tegasnya.
Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Bogor menceritakan bahwa peranan RY sangat besar dalam pemenangan Ade-Iwan. Anggota dewan itu membeberkan Fakta bahwa modal kampanye Ade-Iwan nyaris seluruhnya ditanggung RY.
Hal inilah yang menyebabkan PPP dianggap lebih kuat dan dominan di Kabupaten Bogor ketimbang Gerindra. Padahal, Gerindra memiliki 14 kursi di DPRD. Sementara PPP hanya 6 kursi legislatif saja.
"Iwan tersandera karena tak keluar modal," kata sumber itu.
Terkait dengan biaya kampanye pemenangan Ade-Iwan, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bogor, Heri Aristandi meng iyakan hal tersebut. ia mengatakan bahwa biaya kampanye Ade-Iwan ditanggung PPP.
Namun demikian Heri juga menyampaikan bahwa jaringan partai Gerindra saat kampanye di Pilbup Bogor tak kalah penting dalam kontribusi memenangkan pasangan Ade-Iwan. Heri membantah Gerindra tak berdaya melawan dinasti Yasin di Kabupaten Bogor.
"Kalau cost untuk kampanye mungkin ya (Iwan tak keluar modal). Tapi untuk operasional mah dulu ya masing-masing, biasa, seperti biasa itu mah," terang Heri.
Senada dengan Heri, Usep mengatakan bahwa modal kampanye tak harus uang. Tapi juga jaringan partai ke masyarakat, merupakan faktor lainnya dalam pemenangan di sebuah Pilkada.
"Ada kemampuan finansial, kemampuan masyarakat, ada kemampuan 'gaib”, kata Usep.
(ah/tb)