ilustrasi evaluasi KBM sekolah At Taufiq.tendabesar.com
TendaBesar.Com - Bogor - Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sekolah SMPIT At Taufiq yang disdik adakan dan dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor menghadirkan luka bagi pengelola At Taufiq.
Betapa tidak pada kegiatan yang diadakan Jumat, (24/12/2021) itu, Dinas yang telah diserahkan tanggung jawab keberlangsungan KBM pasca pengambil alihan proses kegiatan belajar oleh Wali Kota pada 16 November 2021 itu malah bukannya melakukan evaluasi KBM melainkan memaksa para Guru yang memihak kepada Yayasan At Taufiq ICAT Bogor (YATIB) untuk menerima Surat Keputusan (SK) sebagai guru Yayasan Al Irsyad Al Islamiyah Bogor (YAAB) dan itu menjadi syarat mengajar kedepannya.
Hal itu disampaikan Irma Dewiyana selaku Direktur Lembaga Pendidikan Islamic Centre At Taufiq. Ia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Disdik itu tidak sesuai janji Wali Kota Bogor pada saat pengambil alihan yakni memastikan keberlangsungan KBM.
“Kami kecewa dengan Kepala Dinas Pendidikan juga kepala Sekolah Plt yang ditunjuk karena mereka tidak menepati janjinya menjamin keberlangsungan KBM di At Taufiq, melainkan malah membuat guru tidak nyaman”, kata Irma saat di konfirmasi tendabesar.com, Sabtu, (25/12/2021)
Irma menceritakan kekecewaannya bermula dari rapat bersama yang diadakan oleh Disdik Kota Bogor mengenai evaluasi KBM selama satu bulan terakhir. Pada pemaparannya Kadisdik Kota Bogor, Hanafi, masih normatif dan itu masih bisa diterima. Namun pada saat berbicara tentang rekening bersama Irma mulai bertanya-tanya. Ditambah lagi paparan Plt Kepsek SMPIT At Taufiq, Furqon, makin kentara bahwa kegiatan itu bukan evaluasi KBM murni, tapi ada titipan yang ingin digolkan.
“Saya diundang rapat evaluasi KBM SMPIT dan saya hadir. Pada saat pemaparan kepala dinas awalnya normatif yang disampaikan, tapi saya mulai terusik ketika berbicara rekening bersama. Apalagi setelah Plt menyampaikan paparannya. Ini maksudnya apa”, kata Irma
Irma makin kecewa ketika Furqon membuat surat pernyataan untuk guru-guru yang dia anggap itu sebagai jebakan tidak etis, dimana guru-guru harus memilih atau menolak SK dari YAAB sebagai syarat boleh mengajar.
“Saya akhirnya walk out dari rapat karena sudah bukan lagi ranahnya Plt bicara hal itu. Ini sekolah masih dalam suasana konflik. Wali Kota Bima Arya telah berjanji bahwa ia mengambil alih KBM At Taufiq untuk memastikan KBM berjalan normal seperti biasa, tapi ini malah tidak, Plt justru keluar jauh dari janji Wali Kota”, Lanjut Irma
Ketua YATIB, Syarief Ahmad membenarkan pihak YATIB walk out. Ia mengatakan telah mendapat laporan dari Direktur bahwa guru-guru akhirnya walk out dari rapat karena pembahasan bukan yang semestinya.
“Saya dapat laporan bahwa para guru akhirnya walk out, karena acara itu mestinya evaluasi KBM, tapi di situ hadir juga guru-guru baru yang direkrut YAAB, Plt menyampaikan tentang SK, itu sudah keluar dari yang semestinya”, kata Syarief dalam keterangannya kepada tendabesar.com Sabtu, (25/12/2021)
Syarif juga menyampaikan tiga permintaan pihaknya yang diakomodir Wali Kota sebelum pengambil alihan yaitu menjamin KBM At Taufiq bejalan sebagaimana mestinya karena pada saat ditangani at taufiq KBM berjalan sangat kondusif. Berikutnya guru-guru pengajar adalah guru-guru yang selama ini telah mengajar sesuai jadwalnya dan terakhir tidak merubah kurikulum yang sudah berjalan.
“Sebelum pengambil alihan, kami sudah berbicara kepada Wali Kota Bima Arya. Pihak kami minta KBM berjalan normal, guru-gurunya semua guru lama dari at taufiq dan tidak mengganggu atau merubah kurikulum yang sudah berjalan, tapi ini Plt makin kesini makin menunjukkan sesuatu yang keluar dari itu semua”, pungkas Syarief
Menanggapi hal itu Kadisdik kota Bogor, Hanafi, menyampaikan bahwa pihaknya sama sekali tidak ada keberpihakan ke kubu manapun. Ia menyampaikan bahwa proses pendidikan itu ada dasar hukumnya, ada regulasinya, ada dapodiknya yang semua harus dibenahi.
“Proses kegiatan belajar mengajar itu kan ada dasar hukum, ada regulasi, ada data pokok kependidikan, itu kan semua dibenahi, rasio kebutuhan guru ada berapa dan sebagainya. Itu menyangkut kemana-mana. Jadi pusat data itu adanya di dapodik”, kata Hanafi melalui sambungan telponnya, Sabtu (25/12/2021)
Hanafi juga menyampaikan bahwa pihaknya berusaha menyatukan kedua belah pihak untuk membenahi masalah administrasi yang terjadi akibat konflik. Ia juga menyebutkan bahwa pihak At Taufiq mengetahui bahwa legalitas sekolah di bawah Al Irsyad.
“Kita berusaha untuk satukan persepsi beberapa kali, itu kan kita benahi, proses belajar mengajar, guru mengajar dan sebagainya ini kan kedua belah pihak kita satukan. Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya kan sudah dikasih tau mereka mengakui bahwa izin operasional yang izin itu adalah Al Irsyad”, papar Hanafi.
Pria paruh baya itu menyampaikan dikarenakan Al Irsyad yang memiliki izin operasional maka pihaknya memfasilitasi para guru untuk mau menerima SK Al Irsyad supaya administrasi bisa dibenahi. Ia membantah jika yang pihaknya lakukan merupakan keberpihakan.
“Bukan dalam artian kita memihak. Semua data di dapodik itu berdasarkan izin yang dikeluarkan. Semua dibenahi misalnya guru, untuk dapat ini kan semua harus ada SK. Sekarang pertanyaannya SK siapa? SK ICAT kan bukan, izin operasionalnya adalah Al Irsyad. Ya otomatis harus Al Irsyad bukan artian dalam pelaksanaan itu kita memihak, tidak!”, kata Hanafi menjelaskan
Mengenai rekening bersama Hanafi mengaku pernah berkirim surat kepada At Tuafiq dan tanggapannya baik. rekening itu tentunya harus disepakati di bawah naungan lembaga mana dan spesimennya siapa.
"Naah manajement keuangan nanti bikin rekening gabungan, saya bersurat sama pak syarif, pak syarif dijawab ok katanya, nanti rekeningnya atas nama siapa, spesimennya siapa saja, dari Al Irsyad mana, dari ICAT mana, kan seperti itu, supaya nanti orang tua ketika membayar tidak dihadapi oleh dua rekening, gitu loh maksudnya seperti itu", tambah Hanafi
Hanafi juga menyinggung aksi walk out oleh pengelola At Taufiq di tengah dirinya sedang berusaha menyatukan kedua belah pihak. Ia menganggap bahwa pertemuan itu momentum karena berkumpulnya semua pihak. Dia berasumsi bahwa pertemuan itu tidak ada ICAT juga tidak ada Al Irsyad, tapi keluarga besar At Taufiq.
“Ibu Irma menyampaikan Plt itu untuk keberlangsungan KBM, tentu KBM ini kan harus disesuaikan, dapodiknya seperti apa, kurikulumnya seperti apa, bukan dalam artian mengatur dan mengintervensi dan lain sebagainaya. Pertemuan belum selesai mereka meninggalkan, bu Irma izin meninggalkan diikuti sama yang lain. Mau gimana permasalahan ini selesai. Saya tidak membuka ini ICAT ini Al Irsyad tidak, keluarga besar At Taufiq sebagai guru, pengawas, komite, saya asumsikan sudah menyatu, tapi kenyataannya tidak sesederhana itu”, bebernya panjang lebar
Menyinggung tentang kekecewaan pihak At Taufiq, Hanafi mengatakan siapapun boleh kecewa, pihaknya juga kecewa karena mestinya penjelasan selesai dulu dari A sampai Z, harus utuh penjelasannya baru nanti kelanjutannya mau seperti apa.
“Itu dalam perjalanan kan perlu kesepakatan dan sebagainya, perlu penyamaan persepsi, tapi kemaren belum selesai bicara sudah keburu keluar mereka dari ruangan meninggalkan kita. Kan belum selesai pertemuan, selesaikan dulu dari A sampai Z hargai dulu forum itu, kecewa boleh kecewa tapi harus diselesaikan dulu, harus utuh pertemuan itu”, jelas Hanafi
Ditanya tentang kemungkinan diizinkannya PPDB 2022/2023 jika sekiranya kedua belah pihak sepakat tentang maslah dapodik, Hanafi menampik dan tidak mau berbicara tentang PPDB.
“Gak bagaimana PPDB orang konflik, nanti itu, nanti itu kita bicaranya KBM saja, KBM aja dulu. Pungkasnya
Dari informasi yang didapatkan tendabesar.com, pada acara tersebut selain pihak diknas dan jajarannya, hadir juga dari perwakilan YAAB yakni Abdul Kadir, Inayatulloh dan Maizar serta guru-guru baru yang direkrut YAAB. Sementara dari pihak pengelola At taufiq hadir Irma Dewiyana, Edy Suparto dan Nur Asiah juga guru-guru lama yang telah mengajar bahkan belasan tahun.
(rml/tb)